Berantas Pinjol Tak Hanya Cukup Edukasi Masyarakat: Peran Perbankan Diperlukan

Kantor Pengacara Jakarta Dan Konsultan Hukum > Blog > Blog > Berantas Pinjol Tak Hanya Cukup Edukasi Masyarakat: Peran Perbankan Diperlukan

Memberantas fenomena Pinjaman Online Ilegal tentu tidak serta merta hanya cukup edukasi masyarakat tentang betapa pentingnya kelola kekuangan dan menghindari gaya hidup konsumtif. Pasalnya, masih banyak pula masyarakat yang terjerat pinjaman online karena memang terhimpit kebutuhan hidup. Tentu, pemerintah perlu bijak dan mengambil langkah tegas untuk mengajak berbagai pihak ikut serta membantu permasalahan ini.

Jika muara kasus pinjol hingga berujung maut tetap dikaitkan dengan gaya hidup masyarakat konsumtif atau yang “suka ngutang” maka akan sangat tidak etis ketika yang mereka lakukan juga lantaran terhimpit kebutuhan hidup sehari-hari. Di tambah, momen pandemi dan mendek nya siklus perekonomian karena PSBB, PPKM dan apapun itu namanya, membuat masyarakat kehilangan arah lantaran dapur harus tetap ngebul meski ekonomi sedang surut.

Hal ini juga diperparah dengan sulitnya akses masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan bantuan modal dari berbagai lembaga keuangan legal. Sebut saja perbankan, lembaga keuangan legal yang sejatinya harus mampu menjadi tumpuan masyarakat memiliki mekanisme peminjaman dan syarat administratif yang begitu sulit. Bahkan, berbagai program bantuan perbankan yang dikhususkan untuk masyarakat-masyarakat menengah ke bawah juga dirasa banyak yang tidak tepat sasaran karena bank tentu juga akan mengejar profit dan calon nasabah potensial.

Tentu tidak akan ada akhirnya jika semua pihak saling menyalahkan. Pada akhirnya, pemerintahlah yang harus bertanggung jawab dengan memperbaiki regulasi yang ada. Peran lembaga keuangan, kepolisian, aparat penegak hukum, ahli IT hingga masyarakat haruslah mampu bergandengan tangan untuk bisa bersama-sama terbebas dari jerat pinjol ilegal.

Bagaimana Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum Bergerak?

Langkah awal yang sejatinya harus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, pada kasus ini adalah peran kepolisian, DPR dan sejenisnya untuk memperkuat regulasi dan menguatkan sistem. Tentu, sistem hukum yang bisa melindungi korban hingga mencegah oknum-oknum nakal yang ingin berusaha menalik ulur aturan dalam perbankan dan lembaga keuangan.

Misalnya saja, kejelasan terkait perlindungan data diri, larangan penyebaran data pribadi, mekanisme peminjaman dana yang lebih tertib, terkontrol namun tetap memberi kemudahan haruslah penting untuk diupayakan. Tidak hanya itu, mekanisme penagihan yang lebih humanis juga tidak kalah penting.

Pasalnya, praktik pinjaman online ilegal selama ini kerap kali mempraktikkan cara penagihan yang cinderung memaksa, mengancam, mempermalukan serta meneror hingga menyebarkan data pribadi dengan kata-kata yang tentunya sangat tidak patut. Hal ini tentu tidak bisa dibenarkan dan harus ada undang undang yang melindungi hal tersebut. Bagaimanapun juga, hak-hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan keamanan data diri haruslah senantiasa menjadi prioritas.

Selain mekanisme yang ada pada proses peminjaman hingga penagihan, aturan terhadap batasan bunga tertinggi juga penting untuk diperhatikan. Sebagian besar pinjol ilegal bahkan menawarkan tenor pinjaman dengan bunga tinggi yang tentu akan sangat memberatkan nasabah. Jika tidak diatur dalam undang-undang, tentu hal ini akan semakin memudahkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melegalkan praktik peminjaman dengan bunga yang fantastis.

Regulasi Pada Lembaga Perbankan Legal

Selain pemerintah dan lembaga penegak hukum, lembaga perbankan juga mempunyai peran penting dalam memberantas praktik pinjaman online ilegal yang meresahkan. Regulasi peminjaman haruslah dipermudah sehingga masyarakat pun bisa kembali percaya dan menggantungkan harapan kepada perbankan.

Tentunya, perbankan, selaku lembaga keuangan legal dan kredibel akan jauh lebih memiliki wewenang dan regulasi yang tertata dan sesuai dengan hukum. Maka, ketika pemerintah dan perbankan bersinergi untuk menciptakan sejumlah program-program bantuan keuangan atau layanan keuangan yang bisa memfasilitasi semua lapisan masyarakat, maka hal ini bisa saja menarik potensi pinjol semakin populer dan dilirik oleh masyarakat.

Edukasi Masyarakat Juga Penting

Kemudian, langkah yang juga tidak kalah penting adalah dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya tata kelola keuangan, salah satunya dengan menghindari pinjaman online dengan suku bunga tinggi. Meski hal ini cinderung sensitif dan mungkin akan sangat subjektif tergantung dengan pribadi dan kebutuhan masyarakat masing-masing. Namun, secara garis besar, edukasi terkait keamanan payung hukum peminjaman uang dan tata cara kelola keuangan yang tepat (dengan seminimal mungkin pendapatan harian) bisa sedikit banyak membuka pola pikir masyarakat.

Di samping itu, gaya hidup konsumtif akibat perkembangan dunia digital dan media sosial tidak bisa dipiungkiri menjadi salah satu alasan mengapa Pinjol semakin diminati. Keinginan untuk bisa tampil glamour di media sosial tanpa memperhitungkan kemampuan finansial sedikit banyak menjadi alasan sebagian orang terjerat dalam lilitan pinjol.

Lagi-lagi, edukasi secara bijaksana kembali harus semua pihak upayakan untuk membantu membuka pola pikir masyarakat terkait gaya hidup hemat dan sederhana. Tentunya, dengan tetap berbahagia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan karena ingin tampil “wah” dan membuat followers media sosial terkesan. Jika yang disalahkan adalah para influencer atau pembuat konten pamer kekayaan, tentu hal ini sangatlah tidak bijak. Karena sekali lagi, mayarakat memiliki kuasa penuh terhadap apa yang bisa dan tidak bisa atau tidak akan mereka lakukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat